Sistem Akuntansi Standar Internasional Batasi Peluang
Korupsi
TRIBUNNEWS.COM,
KUTA - Peluang untuk menghilangkan uang negara atau korupsi akan semakin
dipersempit dengan penggunaaan standar akuntansi keuangan negara berstandar
internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Ini dimungkinkan
karena pencatatan biaya dalam setiap proyek yang didanai oleh APBN akan semakin
detail sehingga ruang untuk penggelapan uang negara semakin tipis.
"Akuntansi
tidak akan melenyapkan korupsi, namun akuntansi akan semakin mempersulit
terjadinya korupsi," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus
Manao di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010) di sela-sela acara Pertemuan Governmental
Accounting Standard Setter antarnegara anggota ASEAN.
Menurut
Hekinus, Indonesia tengah dalam proses mengadopsi standar akuntansi
internasional yang selama ini memang sudah diterapkan pada dunia usaha.
Kebijakan ini akan mengubah struktur pelaporan keuangan pemerintah dari
berbasis kas menjadi akuntansi yang berbasis akrual.
Perubahan
dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual akan membuat
laporan keuangan pemerintah menjadi sangat detail dan lengkap. Pada akuntansi
berbasis kas, pencatatan keuangan hanya dilakukan atas uang yang keluar dan
masuk ke rekening pemerintah. Adapun akuntansi yang berbasis akrual akan
mencatat keuangan pemerintah berdasarkan hak dan kewajiban pemerintah serta
satuan kerja yang menerima alokasi anggarannya.
Dengan
perubahan ini, tidak ada lagi peluang penggelapan. Sebagai gambaran, pada masa
lalu, setiap kementerian atau lembaga nonkementerian dapat mengajukan anggaran
yang sama secara berulang-ulang pada APBN. Misalnya, pengadaaan bibit sapi.
"Pada
akuntansi berbasis kas, tidak ada keharusan untuk menanyakan pembelian bibit
sapi pada tahun sebelumnya karena memang tidak ada pencatatannya. Sehingga kita
tidak tahu, bibit-bibit sapi itu sudah beranak, mati, atau pergi ke kabupaten
lain. Nanti, dengan akuntansi berbasis akrual, bibit sapi yang sudah dibeli
akan ditanyakan laporannya di neraca. Setelah beres, barulah diberi anggaran
bibit sapi untuk tahun selanjutnya," ungkap Hekinus.
Saat
ini, Indonesia sudah mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual pada semua
badan layanan umum (BLU), seperti rumah sakit pemerintah dan universitas
negeri, serta pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Meski demikian,
pemerintah belum mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual pada APBN yang
diterapkan setiap tahun karena hal ini tergolong masalah baru bagi kebanyakan
anggota parlemen.
Dalam
LKPP termuat berbagai informasi yang jauh lebih lengkap dibanding APBN, seperti
neraca dan laporan arus kas. Neraca memuat posisi aset dan kewajiban pemerintah
paling akhir, adapun dalam laporan arus kas terdapat posisi uang yang dimiliki
pemerintah. "Dengan akuntansi berbasis kas, menteri keuangan saja tidak
tahu uang yang dimilikinya seberapa besar," ujar Hekinus.
Opini
:
Setelah
saya membaca artikel ini, saya kira ada benarnya juga bahwa sistem akuntansi
standar internasional dapat mempersempit peluang korupsi. Dengan akuntansi
internasional pencatatan biaya dalam setiap proyek yang didanai oleh APBN akan
semakin detail sehingga ruang untuk penggelapan uang negara semakin tipis. Ini
dimungkinkan karena struktur pelaporan keuangan pemerintah berubah dari
berbasis kas menjadi akuntansi yang berbasis akrual. Dimana akuntansi berbasis
kas, pencatatan keuangan hanya dilakukan atas uang yang keluar dan masuk ke
rekening pemerintah. Adapun akuntansi yang berbasis akrual akan mencatat
keuangan pemerintah berdasarkan hak dan kewajiban pemerintah serta satuan kerja
yang menerima alokasi anggarannya. Walaupun dengan akuntansi korupsi tidak bisa
hilang tapi setidaknya bisa mempersempit peluang korupsi di Indonesia. Selain
dengan cara akuntansi pemerintah juga bisa mempersempit peluang korupsi dengan
hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya hukuman bagi tersangka korupsi selama
10 tahun. Siapa tau dengan hukuman segitu dapat lebih mempersempit lagi peluang
untuk korupsi.
0 komentar:
Posting Komentar