Neraca LKPP dan BLU Berstandar Dunia
DENPASAR,
KOMPAS.com - Baru kali ini pemerintah
menerapkan standar akuntansi bertarap internasional, yakni tidak lagi
menggunakan standar berbasis kas, melainkan standar akuntansi berbasis akrual.
Itu pun masih terbatas hanya pada neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau
LKPP dan laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU.
"Sementara
APBN dan bagian lain dari LKPP semuanya masih menggunakan akuntasi berbasis
kas, karena tidak mudah menerapkannya," ungkap Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan, Hekinus Manao di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010).
Baru
sejak tahun 2004 (atau setelah 59 tahun Indonesia merdeka), pemerintah membuat
LKPP, sebelumnya hanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran. Dengan
LKPP, pemerintah tidak hanya melaporkan keluar masuknya uang yang dipakai pada
tahun sebelumnya, namun juga membuat neraca keuangan hingga laporan arus kas.
Dalam
neraca itulah tercermin untuk pertama kalinya kekayaan negara dan kewajiban
pemerintah yang dimiliki Indonesia selama ini. Dalam neraca tersebut, publik
dapat mengetahui seluruh aset yang dimiliki, utang yang membebani pemerintah,
modal yang dimiliki untuk bergerak maju. Namun, diantara bagian-bagian yang ada
dalam LKPP, hanya neraca yang sudah berstandar internasional, selebihnya masih
menggunakan sistem lama.
Dengan
mengubah standar akuntansi ke basis akrual, tidak hanya aliran uang tunai yang
tercatat dalam APBN dan neraca, melainkan juga semua risiko keuangan yang
mungkin dihadapi pemerintah dalam jangka pendek hingga panjang. Akuntansi
berbasis akrual juga mengharuskan mengecekan lengkap terhadap setiap sen uang
negara yang telah dikeluarkan.
Sebagai
ilustrasi, jika suatu kementerian meminta anggaran untuk membeli bibit sapi
pada tahun 2010, maka dia akan diminta melaporkan terlebih dulu anggaran
pembelian bibit sapi pada tahun 2009. Kementerian itu harus menjelaskan, berapa
banyak bibit sapi yang dibeli tahun 2009, berapa banyak sapi yang tumbuh besar,
hingga berapa sapi yang beranak.
Dulu,
ketika pemerintah masih memakai akuntansi berbasis kas, tidak ada pemeriksaan
silang seperti itu. Anggaran bibit ayam yang dikeluarkan tahun 2009, akan
hangus begitu saja, karena tidak ada yang menanyakan kondisi terakhir dari
bibit ayam yang telah dibeli itu.
Salah
satu kiblat yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan berbasis
akrual adalah Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang
diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board
(IPSASB).
Hingga
saat ini, ada 30 negara yang mengadopsi IPSAS, antara lain Perancis, Afrika
Selatan, Swiss, Rusia, Israel, Slowakia, Austria, dan Brazil. Standar yang sama
juga telah digunakan di seluruh badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), OECD,
Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Interpol. Selain itu, ada 10 negara
yang menggunakan IPSAS sebagai referensi, antara lain Indonesia, Australia,
Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.
Opini :
Jika dengan menerapkan standar akuntansi internasional pada
LKPP dan BLU dapat mencerminkan kekayaan
negara dan kewajiban pemerintah yang dimiliki Indonesia selama ini. Dan publik
dapat mengetahui seluruh aset yang dimiliki, dan yang lain-lainnya itu sangat
bagus menurut saya. Walaupun baru neraca yang sudah berstandar akuntansi
internasional sedangkan bagian-bagian yang ada dalam LKPP masih menggunakan
system yang lama yaitu akuntansi berbasis kas. Tetapi saya harap untuk
kedepannya pemerintah bisa menerapkan standar akuntansi internasional lagi pada
bagian lain dari LKPP dan APBN yang masih berbasis kas.
0 komentar:
Posting Komentar